Peran Mahasiswa Mencegah Paham Radikal di Masyarakat

Bersatunews Jakarta – Meningkatnya kasus radikalisme saat ini tak lepas dari lemahnya sikap pemerintah dalam mengatasi tumbuhnya kelompok atau perseorangan yang menyimpang dari komitmen NKRI, Pancasila, UUD 1945, dan Bhineka Tunggal Ika. Tak adanya sikap tegas pemerintah membuat TNI/Polri ragu bertindak. Masyarakat juga kurang peduli terhadap masalah ini. Kondisi ini bisa berkembang di lingkungan masyarakat luas. Padahal, melawan radikalisme atau teroris paling efektif adalah adanya partisipasi warga masyarakat membantu aparat keamanan.

Kampus yang selama ini dikenal sebagai tempat pembentukan manusia berpandangan kritis, terbuka, dan intelek, ternyata tidak bisa terhindar dari pengaruh ideologi radikalisme. Radikalisme menyeruak menginfiltrasi kalangan mahasiswa di berbagai kampus, baik radikal ekstrem kanan maupun ekstrem kiri.
Mahasiswa sebagai agen perubahan memiliki peran penting dalam mencegah radikalisme. Yang tidak kurang kalah penting adalah revitalisasi lembaga, badan, dan organisasi kemahasiswaan intra maupun ekstra kampus. Organisasi-organisasi yang ada di kampus memegang peranan penting untuk mencegah berkembangnya paham radikalisme ini melalui pemahaman keagamaan dan kebangsaan yang komprehensif dan kaya makna. Disini peran mahasiswa dalam mencegah paham radikal berkembang. Keanggotaan dan aktivisme organisasi merupakan faktor penting untuk mencegah terjerumusnya seseorang ke dalam gerakan radikal yang ekstrem.

Menggalakkan propaganda anti radikalisme seharusnya menjadi salah satu agenda utama untuk memerangi gerakan radikalisme dari dalam kampus. Peran itu menjadi semakin penting karena organisasi mempunyai banyak jaringan dan pengikut sehingga akan memudahkan propaganda-propaganda kepada kader-kadernya. Jika ini dilaksanakan dengan konsisten, maka pelan tapi pasti gerakan radikalisme bisa dicegah tanpa harus menggunakan tindakan represif yang akan banyak memakan korban dan biaya.
Perlu perpaduan langkah ideologis, program deradikalisasi melalui masyarakat sipil, serta pendekatan ekonomi dan sosial. Ini guna mencegah para mantan aktivis gerakan radikal dan teroris agar tak kembali pada komunitas lamanya. Program ”memanusiakan” ini, juga jadi salah salah satu prasyarat mencegah meluasnya aksi radikalisme dan terorisme.

Untuk menjalankan langkah itu, pemerintah harus berdiri di garda depan sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terhadap keamanan warga negaranya. Ketegasan dan keseriusan negara dalam melindungi warganya, menciptakan rasa aman, serta mencegah aksi kekerasan akibat radikalisme keagamaan ini menjadi amanah konstitusi yang mendesak dilakukan. Dalam hal ini, pemahaman kembali Pancasila sebagai pilar bangsa dan pilihan terhadap paham keagamaan yang toleran dan moderat harus menjadi agenda yang dipertimbangkan. Ketegasan negara dan dukungan masyarakat tentu akan jadi kekuatan strategis guna membendung proliferasi radikalisme keagamaan ini.