Bersatunews Jakarta – Implementasi kebijakan merupakan salah satu pemicu konflik di Papua. Kebijakan-kebijakan yang konsisten, terpadu dan saling terkait secara logis mulai dari Pemerintah Pusat sampai desa merupakan prasyarat bagi keamanan manusia yang lebih baik. Pembangunan kepercayaan perlu dimasukkan ke dalam kebijakan-kebijakan Pemerintah Pusat guna menghindarkan kesalahpahaman dan mendapatkan usaha terpadu dengan masyarakat Papua dalam pelaksanakannya. Ruang untuk kebijakan-kebijakan yang disalah artikan mungkin akan terjadi ketika penduduk asli Papua tidak cukup terlibat dalam proses pembuatan kebijakanDalam rangka membangun lingkungan yang kondusif di Papua.
Papua harus ditangani secara terpadu oleh lembaga-lembaga pemerintahan yang terkait guna memecahkan berbagai masalah politik dan keamanan di Papua dapat dihilangkan serta menghindarkan campur tangan pihak luar yang ingin menginternasionalisasi permasalahan PapuaTerdapat kebutuhan mendesak untuk membentuk strategi penanggulangan krisis terpadu sebagai suatu pengatur untuk melawan penyimpangan di Papua yang perlu diperhatikan oleh para pelaku perubahan dan organisasi-organisasi internasional. Organisasi-organisasi internasional seharusnya mempunyai pengertian yang mendalam dan kritis mengenai kerumitan dari masalah-masalah yang ada di Papua dengan ketidakwajarannya serta mengadaptasi pengertian tersebut ke dalam strategi-strategi intervensi mereka supaya dapat membuat pendekatan-pendekatan yang sensitif terhadap kebudayaan dan konflik. Dengan cara ini diharapkan bahwa strategi intervensi akan dilaksanakan dengan cara bermartabat dan memainkan peran penting dalam membangun keamanan manusia di Papua.
