Benny Wenda dan Kelompok Separatis Papua Pembuat Onar dan Provokasi di Papua dan Papua Barat

Benny Wenda dan Kelompok Separatis Papua Pembuat Onar dan Provokasi di Papua dan Papua Barat

Benny Wenda

Bersatunews Jakarta – Pemerintahan Sementara Papua Barat (ULMWP) yang dibentuk dan dideklarasikan Benny Wenda sama sekali tidak memiliki dasar kuat atas klaim kemerdekaan tersebut. Benny Wenda merupakan warga negara Inggris yang tidak memiliki hak atau kewenangan apapun terhadap Papua dan Papua Barat. Tindakan ini jelas merupakan upaya dari Benny Wenda untuk memperoleh popularitas dan mencari dukungan internasional dengan cara memanipulasi fakta dan melanggar hukum.

Dalam pertemuan yang diadakan di Parlemen Eropa, Benny Wenda dan anggota parlemen lainnya menyerukan agar Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB diizinkan untuk menyelidiki situasi hak asasi manusia (HAM) di Papua dan Papua Barat yang diduduki. Pemerintah Indonesia telah menolak akses PBB ke Papua dan Papua Barat selama lebih dari enam tahun, dengan alasan bahwa Papua dan Papua Barat adalah bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pernyataannya Benny Wenda di Parlemen Eropa hanya merupakan upaya untuk memperoleh dukungan internasional dan menciptakan kekacauan di Papua dan Papua Barat.

Papua dan Papua Barat telah lama menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI. Penentuan status Papua dan Papua Barat telah melalui proses yang sah dan demokratis, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945). Oleh karena itu, deklarasi pemerintahan sementara oleh Benny Wenda tidak memiliki dasar yang sah dan hanya bertujuan untuk memprovokasi dan memperluas propaganda separatisme di wilayah Papua dan Papua Barat.

Pakar Hukum Internasional Hikmahanto Juwana mengatakan bahwa pemerintah lebih baik mengabaikan manuver Benny Wenda yang mendeklarasikan pemerintahan sementara Papua dan Papua Barat. Hal ini dikarenakan deklarasi tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan hanya sebagai propaganda semata. Pemerintah Indonesia telah berulang kali menegaskan bahwa Papua dan Papua Barat adalah bagian integral dari NKRI dan tidak ada ruang untuk tuntutan kemerdekaan yang tidak sah. Sebagai warga negara Inggris, Benny Wenda harus menghormati kedaulatan dan integritas wilayah Indonesia.

Benny Wenda juga diketahui sebagai seorang kriminal yang terlibat dalam kegiatan separatisme dan kekerasan di Papua dan telah menjadi target dari pengejaran hukum oleh pemerintah Indonesia atas berbagai tindakan kriminal yang dilakukannya. Oleh karena itu, tuntutan dan tindakan yang dilakukan oleh Benny Wenda tidak perlu dianggap serius dan direspon oleh pemerintah Indonesia. Lebih baik pemerintah Indonesia fokus pada pembangunan dan kesejahteraan rakyat Papua dan Papua Barat yang merupakan prioritas utama pembangunan di Papua.

Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat dengan berbagai program dan kebijakan. Namun, tindakan Benny Wenda dan kelompoknya dapat menghambat upaya tersebut dan memperburuk kondisi di daerah tersebut. Penting bagi pemerintah Indonesia untuk tetap teguh dalam menjaga kedaulatan dan integritas wilayah Indonesia, termasuk Papua dan Papua Barat dan fokus pada upaya membangun Papua dan Papua Barat secara adil, berkeadilan, dan berkelanjutan. Pemerintah harus tetap berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua dan Papua Barat, dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua warga negara Indonesia, tanpa memandang suku, agama, atau asal daerah.

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *