Tantangan Pemerintah Membangun Papua yang Sejahtera dan Damai

Tantangan Pemerintah Membangun Papua yang Sejahtera dan Damai

Pj Gubernur ajak masyarakat membangun Papua Pegunungan sejahtera

Bersatunews Jakata- Pembangunan Papua merupakan suatu tantangan yang kompleks dan membutuhkan peran aktif dari semua pihak untuk mencapai kemajuan pembangunan yang berkelanjutan. Salah satu faktor penghambat upaya pembangunan Papua yaitu konflik bersenjata dan aksi teror Kelompok Separatis Teroris Papua (KSTP) dan menyebabkan penderitaan bagi warga sipil. Kasus faktual ancaman KSTP di awal tahun 2024 terjadi di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah ditandai dengan serangkaian aksi penyerangan dan pembakaran rumah di kampung Mamba, Distrik Sugapa.

Akibat aksi KST Papua, sejumlah warga di wilayah Intan Jaya terpaksa mengungsi ke pos TNI. Selama tiga hari, KSTP terus meneror masyarakat dengan tembakan dan pembakaran rumah DPRD maupun rumah warga. Aksi tersebut juga menelan korban jiwa meninggalnya satu orang anggota Polri yang tergabung dalam Satgas Damai Cartenz. KSTP mengklaim bahwa aksi tersebut sebagai bentuk penolakan terhadap penambangan emas Blok Wabu yang berada di wilayah Intan Jaya.

Konflik berkepanjangan di Papua menjadi ancaman serius terhadap keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Setiap orang, baik orang asli Papua (OAP) maupun warga pendatang terus dibayangi rasa ketakutan dan kekhawatiran menjadi korban konflik dan kebiadaban KSTP. Kehadiran TNI-Polri di Papua dalam mengawal program pembangunan infrakstruktur dan pengamanan selalu mendapat perlawanan teror dan politisasi isu negatif oleh KSTP beserta pendukungnya, khususnya isu pelanggaran HAM.

Pemerintah secara berkelanjutan diharapkan terus memberikan perhatian khusus terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan lapangan kerja bagi masyarakat Papua. Pendidikan yang berkualitas dan akses yang merata dapat menghadirkan kesempatan yang sama bagi masyarakat Papua. Pelayanan kesehatan dan infrastruktur yang optimal sangat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk mempermudah aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah di Papua. Pembangunan ekonomi yang inklusif dapat menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan ekonomi antara Papua dan daerah lain di Indonesia. Selain itu, pemerintah juga perlu melibatkan masyarakat Papua dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan daerah mereka, sehingga mereka merasa memiliki dan terlibat dalam proses pembangunan.

Pembangunan Papua tidak dapat diwujudkan tanpa disertai penyelenggaraan keamanan yang maksimal. Oleh karena itu, langkah-langkah untuk mengatasi konflik dan kekerasan harus diambil secara serius. Dialog dan rekonsiliasi antara pemerintah dan kelompok separatisme juga perlu dilakukan untuk mencapai kesepakatan damai yang berkelanjutan. Dengan mengedepankan semangat Bhinneka Tunggal Ika, yaitu persatuan dalam keragaman, kita dapat membangun Papua yang sejahtera dan damai.

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *