Bersatunews Jakarta – Salah satu tokoh adat Papua, Yanto Eluay, menegaskan bahwa keberadaan Papua
dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sudah final. Sebagai
seorang Ondofolo (Kepala Adat ditingkat Kampung) Besar di wilayah adat Tabi, Ondo
Yanto dengan tegas mengatakan bahwa proses penentuan pendapat rakyat (Pepera)
sudah dilakukan dan hasilnya adalah final.
Integrasi Papua ke Indonesia sudah sah, disetujui dan disahkan PBB. Bahkan,
mereka melakukan supervisi langsung ketika diadakan Pepera tahun 1969. PBB
mengutus 50 orang untuk mengawasi pelaksanaan Pepera yang dilakukan di 8
kabupaten dan oleh dihadiri 1.026 anggota Dewan Musyawarah Pepera (DMP), yang
mewakili 809.327 penduduk Papua kala itu.
Pepera tahun 1969 telah dilaksanakan sesuai kondisi wilayah serta perkembangan
masyarakat, dimana tidak memungkinkan untuk dilakukan secara “one man, one
vote”. Hasil Pepera di 8 kabupaten tersebut secara mutlak memilih dan menetapkan
bahwa Papua menjadi bagian dari NKRI. Hasil tersebut kemudian disepakati dan
disetujui dengan pembubuhan tanda tangan bagi semua yang hadir dalam rapat.
Sehingga secara de Facto masyarakat Papua telah memilih untuk berintegrasi dan
masuk menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia – NKRI. Pepera
sendiri disahkan melalui Resolusi PBB No. 2504 pada sidang umum 19 November
1969, yang disetujui oleh 82 negara.
Resolusi PBB Nomor 2504 itu merupakan pernyataan tegas akan pengakuan PBB
terhadap kedaulatan Indonesia terhadap Papua. Atas dasar itu, penting untuk kita
pahami bahwa setiap upaya pemisahan diri dari NKRI merupakan tindakan
penentangan terhadap hukum internasional yang berlaku.
Yanto Eluay yang juga putra mendiang Theys Eluay menjelaskan Pepera itu sudah
final. Papua adalah bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI dan putra putri dari tokoh
tokoh Dewan Musyawarah Papua (DMP) siap mengawal dan menjaga hasil Pepera
1969.
Yanto Eluay yang menginisiasi dan mendirikan Presidium Putra Putri Pejuang Pepera
(P5) sebagai bagian dari tanggung jawab moril dari putra putri pejuang Pepera 1969.
Dengan dideklarasikannya P5, para pelaku sejarah dan anak cucunya, akan
meluruskan sejarah Pepera agar fakta-fakta sejarah tidak lagi dimanipulasi
sekelompok orang demi agenda politik mereka, termasuk yang mendukung gerakan
Papua merdeka.
Intinya, tidak ada hari kemerdekaan Papua, apakah itu 1 Desember, 1 Juli, atau harihari lainnya. Jika ada, itu hanya provokasi dan kebohongan oleh OPM untuk
menyuarakan Papua merdeka. Provokasi dan hasutan tersebut seringkali sengaja
diarahkan untuk menciptakan benturan politik yang justru merugikan masyarakat
Papua, baik itu Orang Asli Papua, Keturunan maupun pendatang.
Mari kita semua masyarakat/warga Papua maju bersama Indonesia
