Bersatunews Jakarta – Dewan Pengurus Korpri Dukung Konsep Single Salary untuk ASN
Dewan Pengurus Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) telah memberikan dukungan penuh terhadap rencana implementasi gaji tunggal, atau yang dikenal sebagai single salary, bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Konsep ini mencakup penyatuan seluruh tunjangan yang selama ini terpisah, seperti tunjangan anak, tunjangan istri, dan tunjangan beras, ke dalam gaji pokok para ASN.
Donny Moenek Ungkap Garis Besar Konsep Single Salary
Donny Moenek, Ketua I Koordinator Bidang Penguatan Organisasi Dewan Pengurus Korpri, menjelaskan bahwa konsep single salary ini secara garis besar mengintegrasikan semua komponen gaji yang selama ini terpisah ke dalam gaji pokok para aparatur sipil negara. Namun, perlu ditekankan bahwa tunjangan jabatan dan fungsional akan tetap berada di luar perhitungan.
Peran Tunjangan Anak, Istri, dan Lainnya dalam Skema Single Salary
Donny Moenek menjelaskan lebih lanjut bahwa dalam skema ini, tunjangan anak, tunjangan istri, tunjangan beras, serta tunjangan-tunjangan lainnya akan menjadi bagian dari komponen gaji pokok. Ini merupakan langkah signifikan dalam upaya penyederhanaan administrasi dan perhitungan gaji ASN.
Pentingnya Mencegah Kecemburuan Antar Daerah
Donny menyoroti pentingnya mencegah timbulnya kecemburuan antar daerah sebagai akibat dari perbedaan pendapatan. Sebagai contoh, gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) di DKI Jakarta jauh lebih besar dibandingkan dengan PNS di daerah lain, karena kapasitas fiskal DKI Jakarta yang sangat kuat. Konsep single salary perlu dirancang dengan bijaksana untuk menghindari ketidaksetaraan ini.
Pertanyaan Terkait Kapasitas Fiskal Daerah
Salah satu pertanyaan mendasar yang muncul adalah bagaimana konsep ini akan diterapkan pada daerah, seperti DKI Jakarta, yang memiliki kapasitas fiskal yang sangat tinggi. Donny mencatat bahwa hampir 90 triliun rupiah, yang merupakan komponen terbesar dari pembiayaan DKI, berasal dari Penerimaan Asli Daerah (PAD).
Kecemburuan Antar Kementerian dan Lembaga
Tidak hanya kecemburuan antar daerah, Donny juga mencatat bahwa ada potensi kecemburuan antar kementerian dan lembaga di tingkat pusat. Beberapa kementerian mungkin mendapatkan kompensasi lebih besar, terutama yang memiliki tugas terkait fiskal, sehingga perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan ketidakadilan di antara instansi pemerintah.
Tantangan dan Harapan di Masa Depan
Dengan dukungan Dewan Pengurus Korpri terhadap konsep single salary, tantangan besar di masa depan adalah merancang sistem yang adil dan efisien, menghindari kecemburuan, dan memastikan kesejahteraan pegawai negeri tanpa meninggalkan daerah-daerah yang memiliki kapasitas fiskal yang beragam. Konsep single salary diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam administrasi dan perhitungan gaji ASN di Indonesia.
