Bersatunews, Murung Raya — Kejaksaan Agung mengusut dugaan korupsi dalam pengelolaan tambang batu bara PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) dengan menetapkan Samin Tan sebagai tersangka. Kasus ini mencuat setelah penyidik menemukan fakta bahwa aktivitas tambang tetap berlangsung di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, meski izin perusahaan telah dicabut sejak 2017, dan diduga melibatkan kerja sama dengan oknum pengawas.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Syarief Sulaeman Nahdi, mengonfirmasi bahwa penyidik telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah terkait perkara tersebut. “Benar, penggeledahan dilakukan di beberapa lokasi untuk mengumpulkan alat bukti,” ujarnya.

Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyita berbagai dokumen penting, termasuk dokumen pelayaran, perangkat elektronik, serta uang tunai dalam mata uang asing yang diduga berkaitan dengan aktivitas pertambangan ilegal. Syarief menegaskan, “Yang disita dokumen-dokumen pelayaran terkait perusahaan tersangka dan barang bukti elektronik.”

Sebelumnya, Kejaksaan Agung juga telah menggeledah sedikitnya 14 lokasi di Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, menyatakan bahwa penggeledahan mencakup kantor perusahaan, rumah tersangka, serta sejumlah lokasi yang diduga terkait aktivitas operasional tambang. “Tim penyidik menemukan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan operasional tambang serta barang bukti elektronik,” katanya.

Kasus ini bermula dari pencabutan izin usaha pertambangan PT AKT pada 2017. Namun, berdasarkan hasil penyidikan, perusahaan diduga tetap melakukan kegiatan penambangan dan penjualan batu bara secara ilegal hingga 2025 dengan menggunakan dokumen perizinan yang tidak sah. Penyidik juga menduga adanya keterlibatan pihak lain, termasuk oknum penyelenggara negara yang memiliki kewenangan pengawasan.

Secara historis, sektor pertambangan di Indonesia kerap menghadapi persoalan tata kelola dan pengawasan, termasuk praktik tambang tanpa izin dan penyalahgunaan kewenangan. Data dari berbagai lembaga menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan di daerah menjadi salah satu celah yang sering dimanfaatkan untuk menjalankan aktivitas ilegal dalam jangka panjang.

Dampak dari praktik tersebut tidak hanya merugikan keuangan negara melalui potensi kehilangan penerimaan, tetapi juga berdampak pada kerusakan lingkungan serta ketidakadilan bagi pelaku usaha yang beroperasi sesuai aturan. Selain itu, dugaan keterlibatan oknum pengawas dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum dan pemerintah.

Kejaksaan Agung menyatakan akan terus mengembangkan penyidikan untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kasus ini. Penyidik juga membuka peluang penetapan tersangka tambahan seiring dengan penguatan alat bukti yang ditemukan dalam proses penyidikan lanjutan.