Jakarta – Di tengah pernyataan pemerintah bahwa pasokan BBM dan gas nasional aman serta harga tetap stabil, sejumlah pengamat energi dan ekonom menilai kondisi tersebut belum sepenuhnya menjamin ketahanan energi Indonesia dalam jangka panjang, terutama di tengah krisis energi global yang masih berlangsung.

Pengamat energi menyoroti ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak mentah dan BBM jadi faktor utama kerentanan. Direktur Eksekutif Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) Indonesia, Fabby Tumiwa, menyatakan bahwa stabilitas saat ini masih sangat dipengaruhi oleh kebijakan subsidi pemerintah. “Ketahanan energi kita masih rentan karena ketergantungan impor. Selama harga global tinggi, tekanan terhadap fiskal akan semakin besar,” ujarnya.

Kritik juga datang dari kalangan ekonom yang menilai kebijakan menahan harga BBM berpotensi menimbulkan beban besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, mengatakan bahwa kebijakan ini bersifat jangka pendek dan berisiko jika harga minyak dunia terus naik. “Subsidi energi bisa membengkak dan mengganggu ruang fiskal untuk sektor lain seperti pendidikan dan kesehatan,” kata Bhima.

Selain itu, potensi gangguan distribusi global akibat konflik geopolitik juga dinilai dapat berdampak langsung terhadap pasokan energi nasional. Jalur distribusi strategis seperti Selat Hormuz menjadi titik rawan yang sewaktu-waktu dapat mengganggu arus pasokan minyak dunia, termasuk ke Indonesia.

Secara historis, Indonesia pernah mengalami tekanan besar akibat lonjakan harga energi global, seperti pada krisis minyak tahun 2008 dan 2022, yang memaksa pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa stabilitas harga energi domestik sangat dipengaruhi oleh dinamika global yang sulit dikendalikan.

Dari sisi dampak, jika tekanan global terus meningkat, masyarakat berpotensi menghadapi risiko kenaikan harga energi secara tiba-tiba. Hal ini dapat memicu inflasi, meningkatkan biaya hidup, serta menekan daya beli, khususnya bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Pelaku usaha juga berisiko menghadapi kenaikan biaya produksi dan distribusi.

Menanggapi hal ini, para pengamat mendorong pemerintah untuk tidak hanya fokus pada stabilisasi jangka pendek, tetapi juga mempercepat transisi energi, meningkatkan produksi dalam negeri, serta mengurangi ketergantungan impor. Pemerintah juga didorong untuk menyiapkan skenario mitigasi jika terjadi lonjakan harga global yang signifikan, guna menjaga stabilitas ekonomi nasional secara berkelanjutan.