Bersatunews, Jakarta – Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah pilar utama dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Sebagai institusi yang berkomitmen pada kepentingan bangsa, TNI harus tetap solid dan profesional dalam menjalankan tugasnya. Keharmonisan di internal organisasi menjadi fondasi utama dalam menghadapi berbagai tantangan, baik dari dalam maupun luar negeri. TNI yang kokoh mencerminkan ketahanan nasional yang kuat. Dukung Pengawasan Profesional DPR

Sebagai salah satu lembaga negara, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan institusi negara, termasuk TNI. Dukungan terhadap pengawasan yang profesional dan independen sangat penting untuk menjaga akuntabilitas. DPR harus menjalankan fungsi ini dengan adil dan objektif, tanpa intervensi atau kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Kolaborasi yang sehat antara TNI dan DPR menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Lawan Politisasi Hukum

Politisasi hukum adalah ancaman serius bagi keadilan dan demokrasi. Hukum seharusnya menjadi alat keadilan, bukan senjata politik untuk menyerang lawan atau melindungi kepentingan kelompok tertentu. TNI bersama seluruh elemen masyarakat harus berdiri tegas melawan politisasi hukum untuk memastikan supremasi hukum tetap terjaga. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap institusi negara, termasuk TNI, dapat terus ditingkatkan.

Kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS yang sedang hangat-hangatnya, tentunya ini harus ditempatkan secara proporsional sebagai tindakan individu, bukan institusi. Hal tersebut harus dipertegas karena kasus ini dapat berujung penggiringan opini yang dapat merugikan institusi TNI secara keseluruhan. Di era informasi saat ini, masyarakat sangat mudah terpengaruh oleh narasi yang belum tentu utuh. Oleh karena itu, kejelasan dan konsistensi informasi dari institusi menjadi kunci. Langkah TNI yang membuka informasi secara terang merupakan sesuatu tindakan yang tepat untuk menghindari kesimpangsiuran. TNI telah menunjukkan sikap yang cukup gamblang terkait penanganan kasus, termasuk mengungkap siapa saja oknum yang terlibat. Di sisi lain, sikap tegas Presiden Prabowo Subianto yang menekankan bahwa siapa pun pelaku harus dihukum, turut memperkuat upaya pemerintah dalam menegakan hukum. Proses hokum terus berjalan kita harus mendukung dan mengawasi TNI agar dapat menuntaskan kasus ini secara profesional dan tidak akan mentolerir pelanggaran hukum di internalnya. Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam kasus ini adalah :

1.       Sinergi dan Pengawasan Profesional DPR dan TNI-Polri. Komisi III DPR RI mendorong sinergi antara TNI dan Polri dalam mengusut kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, dengan mengacu pada KUHAP baru. DPR juga menekankan pentingnya pengawasan profesional dan transparan dalam proses penanganan kasus ini agar tidak terjadi politisasi hokum.

2.       Transparansi dan Akuntabilitas Penanganan Kasus. DPR meminta agar proses hukum dilakukan secara transparan dan akuntabel, dengan koordinasi yang solid antara aparat penegak hukum agar tidak menimbulkan kebingungan di publik dan menjaga kepercayaan masyarakat. Setiap tahap penanganan perkara harus disampaikan secara jelas agar masyarakat yakin proses berjalan objektif.

3.       Pembentukan Tim Khusus dan Pengawasan Lintas Komisi. DPR dinilai perlu membentuk tim khusus lintas Komisi I dan III untuk memperkuat fungsi pengawasan. Panglima TNI diminta membuka ruang seluas-luasnya bagi tim ini agar dapat bekerja secara profesional dan transparan.

4.       Penegakan Hukum Tegas dan Tidak Pandang Bulu. Karena pelaku diduga berasal dari unsur Badan Intelijen Strategis TNI (BAIS), DPR menegaskan bahwa penanganan kasus ini tidak bisa dianggap biasa. Penegakan hukum harus tegas dan tidak pandang bulu demi menjaga integritas institusi dan memastikan keadilan bagi korban.

5.       Evaluasi Internal TNI dan Pengusutan Tuntas. Kasus ini juga menjadi bahan evaluasi internal bagi TNI, khususnya dalam pengawasan terhadap anggotanya. DPR meminta TNI mengusut tuntas kasus ini secara transparan dan akuntabel tanpa ada yang ditutup-tutupi.

6.       Pencegahan Politisasi dan Disinformasi. Langkah Mabes TNI yang melakukan investigasi internal dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum diapresiasi karena dapat meredam spekulasi liar dan potensi politisasi isu yang dapat memecah belah kohesi sosial.

7.       Koordinasi Multi Pihak untuk Pengungkapan Objektif. DPR dan berbagai pihak seperti Polri, Komnas HAM, dan masyarakat sipil didorong untuk berkoordinasi dalam satu tim gabungan guna memastikan pengungkapan kasus ini objektif dan faktual, serta menegakkan hukum yang memberikan efek jera bagi pelaku. Secara keseluruhan, TNI Solid mendukung pengawasan profesional DPR dalam penanganan kasus penyiraman Andrie Yunus, dengan penekanan pada transparansi, akuntabilitas, sinergi antar aparat, dan penegakan hukum yang tegas untuk melawan politisasi hukum terkait kasus ini. DPR juga aktif mendorong pembentukan tim khusus dan pengawasan lintas komisi untuk memastikan proses berjalan dengan baik dan keadilan ditegakkan. TNI yang solid, dukungan terhadap pengawasan yang profesional oleh DPR, dan perjuangan melawan politisasi hukum adalah langkah-langkah penting untuk menjaga stabilitas, keadilan, dan demokrasi di Indonesia. Dengan bersama-sama, kita dapat memastikan bahwa bangsa ini terus melangkah menuju masa depan yang lebih baik dan berkeadilan. NKRI harga mati!